Page 62 - LAPORAN PENELITIAN ITI SEPT 2021

Pendirian BUMD tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan
dibentuk. Ketentuan Khusus mengenai BUMD berbentuk Perumda seperti:
1) Organ Perumda terdiri atas Kepala Daerah selaku Wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan
pengawas
2) Laba Perumda ditetapkan oleh Kepala Daerah selaku Wakil Daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba Perumda yang menjadi hak
daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh Kepala Daerah selaku Wakil Daerah sebagai pemilik
modal. Laba Perumda tersebut dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah selaku Wakil Daerah sebagai
pemilik modal. Laba Perumda digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa
penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk
peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.
3) Restrukturisasi Perumda dimana Perumda dapat melakukan restruksturisasi untuk menyehatkan perusahaan
umum daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
4) Pembubaran Perumda dimana Perumda dapat dibubarkan berdasarkan Perda dimana kekayaan Perumda
yang telah dibubarkan dan menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah.

Ketentuan Khusus mengenai BUMD berbentuk Perseroda seperti:
1) Organ Perseroda terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
2) Pembubaran Perseroda dimana Perseroda dapat dibubarkan sehingga kekayaan daerah hasil pembubaran
perusahaan perseroan daerah yang menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah.

Pengelolaan BUMD yang harus memenuhi unsur tata cara penyertaan modal, organ dan kepegawaian, tata cara
evaluasi, tata kelola perusahaan yang baik, perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, kerjasama,
penggunaan laba, penugasan Pemerintah Daerah, pinjaman, satuan pengawas intern, komite audit dan komite
lainnya, penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi, perubahan bentuk hukum, kepailitan; dan
penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BUMD.

53